Ruli Mustafa

IDEALISME ANTI-KORUPSI

2008-10-05T20:06:00.000-07:00

Oleh Ruli Alqodri Mustafa

The LAFIDZI Center - Bekasi

Semangat masyarakat kita dalam menyikapi korupsi tampak dengan maraknya bentuk gerakan anti-korupsi dewasa ini. Malah sangat boleh jadi akan menjadi semacam “ euphoria” massa, Berbagai tipologi korupsi dan manipulasi dana pembangunan, utamanya yang dilakukan oleh oknum aparat negara baik di pusat maupun daerah kian berani diungkap ke permukaan oleh mereka yang menyebut kelompoknya sebagai pihak yang mengatasnamakan masyarakat, meskipun patut dipertanyakan pula “masyarakat” mana yang mereka wakili. Gerakan moral ini tentu saja wajar dan sah-sah saja, terlebih bila kita melihat begitu semangatnya pemerintahan SBY mengusung agenda pemberantasan korups, Berdirinya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menjadi badan yang kini “lumayan” ditakuti para koruptor. Para pejabat di jajaran Kejaksaan juga tak kurang “galak” dalam menelusuri dugaan korupsi di berbagai instansi, baik pusat dan daerah. Maka kita melihat semakin banyak pula oknum pejabat yang meringkuk di tahanan kejaksaan, menunggu proses pengadilan. Mudah-mudahan saja hal ini menjadi sinyal positif bagi kesungguhan pemerintahan sekarang untuk secara nyata memberantas korupsi.

Namun disisi lain kita justru seakan kurang tanggap terhadap munculnya gerakan-gerakan masyarakat yang melakukan penentangan terhadap korupsi. Kelompok mahasiswa, para politisi, ormas dan yang ramai adalah berdirinya LSM-LSM yang baru yang begitu bersemangat melakukan pressure terhadap pemerintah, wakil rakyat bahkan kepada para penegak hukum untuk secara cepat mengadili para tersangka koruptor. Ketika reformasi digulirkan di penghujung tahun 90-an, kita menyaksikan “semangat” yang nyaris sama dengan munculnya gerakan anti-korupsi dewasa ini, Ketika dulu, pada awal digelindingkannya isu reformasi, semua pihak tampak tidak ingin ketinggalan untuk bisa disebut sebagai pelopor bahkan pahlawan reformasi, beragam jargon politikpun diusung untuk menegaskan identitas kelompoknya. namun dalam perjalanan waktu tidak jarang sebagian mereka justru menjadi pahlawan kesiangan kalau tak ingin dikatakan malahan mengkhianati cita-cita reformasi. Atau tidak sedikit yang melakukan tindakan “kebablasan” dalam reformasi sehingga yang muncul kemudian adalah tindakan-tindakan di luar kerangka demokratisasi bahkan cenderung anarkis. Seorang tokoh politik dan mantan petinggi negara jiran, Malaysia, bahkan berseloroh bahwa ia tak ingin negerinya seperti Indonesia, yang “sekali bebas, bebas sekali”, sindiran itu bukan basa-basi, tapi barangkali begitulah “tipikal” para politisi, aktivis-aktivis demokrasi kita dalam menyikapi perubahan. Kesan awalnya menggebu-gebu, namun kemudian sulit untuk konsisten dengan idealisme yang diperjuangkannya.

Hidden Agenda
Gelombang yang sama kini melanda isu KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepostisme, sebuah “ikon” negatif yang kini harus berhadapan dengan gerakan moral, yaitu gerakan anti-korupsi, yang kegiatannya sangat diperlukan sebagi bagian dari mekanisme “chek and balance” dalam era reformasi dan demokratisasi. Akan tetapi belakangan kita kurang peduli dengan ada apa sesungguhnya dibalik perjuangan sebuah gerakan anti-korupsi ?, benarkah bahwa mereka bergerak dengan tulus, memperjuangkan idealisme yang mereka cita-citakan sejak awal ?, Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sebuah kecurigaan dan buruk sangka, namun bagian dari kewaspadaan kita selaku anak bangsa, agar lebih mengerti makna sebuah perjuangan menegakkan amanah. Sebab tidak tertutup kemungkinan di tengah hingar bingar kelompok massa menebar pesona sebagai pahlawan anti-korupsi, selalu ada pihak-pihak yang mengail di air, keruh. Memanfaatkan gerakan moral ini sebagai “kuda tunggangan” ambisi politiknya, atau sebagai jalan menuju “balas-dendam politik” karena merasa tidak puas dengan individu atau kelompok lain yang selama ini berseberangan visi dengan pihaknya., atau lebih hina lagi : merasa tidak kebagian “windfall-profit” dengan pihak yang semula adalah kawan politiknya. Aroma demikian begitu kental beredar di masyarakat. Di tingkat pusat, “unfair-play” ini kurang kentara, karena boleh jadi permainan politik yang begitu cantik, namun di daerah-daerah, kecenderungan ini mulai kentara. Gerakan politik dengan agenda terselubung (hidden-agenda) semacam ini mudah dicirikan kehadirannya, mereka melakukan tekanan politik, memelintir hukum, menuduh tanpa disertai dengan bukti yang kuat, hingga melakukan trial by the press dan black propaganda. Tuduhan yang mengarah pada fitnah ini, sungguh sebuah tindakan immoral yang sama buruknya dengan tindakan korupsi yang mereka tuduhkan kepada individu ataupun kelompok. Masyarakat menjadi begitu rentan dibenturkan dengan “trick” politik tertentu, apalagi dengan isu politik terhangat : basmi korupsi !. Maka jangan heran kalau dewasa ini banyak bermunculan organisasi massa yang rajin mencari celah-celah hukum dengan tujuan menjerat lawan-lawan politik mereka untuk kemudian menjatuhkannya.

Menjaga Idealisme
Menghadapi fenomena seperti ini, apa yang semestinya patut kita lakukan?. Sebagai anggota masyarakat yang mendambakan keadilan, sudah sepantasnya kita memiliki keteguhan sikap dan prinsip untuk tidak begitu saja mudah dipengaruhi, diperalat dengan jargon –jargon politik dan tindakan politik praktis yang hanya akan menguntungkan sebagian oknum yang gila jabatan. Dalam gerakan anti-korupsi sekarang ini, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah, pihak mana yang seharusnya kita bela. Jangan lagi memilih pemimpin yang salah, kelompok “maling teriak maling”:

Kesadaran politik masyarakat akan pentingnya memberantas korupsi, jangan sampai melebar menjadi sebuah gerakan yang memiliki potensi untuk berbenturan, baik secara vertikal maupun horisontal. Biarkan proses hukum berlangsung dengan wajar dan efektif. Adalah tak patut melakukan tindakan overshooting (kebablasan) dan over-acting dalam menuduh pihak lain melakukan KKN apalagi sampai melakukan black-propaganda bahkan pemerasan (black-mail) terhadap lawan politik yang ingin kita jatuhkan citranya dengan tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme, tindakan seperti itu bisa membuat para penegak hukum menjadi tidak obyektif dalam memutus suatu perkara korupsi.Memegang teguh asas praduga tak bersalah. Sosialisasi tipologi korupsi harus terus digulirkan kepada anggota masyarakat termasuk untuk menaikkan tingkat kesadaran hukum seluruh rakyat kita. Jangan membodohi masyarakat dengan idealisme semu, yaitu idealisme yang sarat dengan kepentingan golongan. Sebaliknya dengan pihak yang menjadi calon tertuduh sebuah perkara KKN juga jangan seperti orang yang “ kebakaran jenggot” berlaku defensif dan melakukan pembelaan-pembelaan yang “overdosis”, padahal perkara belum digulirkan. Kedua pihak, yakni gerakan anti-korupsi, dan aparat yang “terancam” dijerat dengan kasus tersebut sebaiknya bersikap elegan, wajar dan demokratis. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dihadapan hukum semua dari kita mendapat perlakuan yang adil. Tokoh China Deng Xiao Ping pernah berujar : “Kami tidak perduli kucing itu putih atau hitam, yang penting, dia bisa menangkap tikus !”. Kalau saja ungkapan Deng itu ditujukan pada gerakan anti-korupsi dimana saja di dunia ini, barangkali saya lebih memilih biarlah kita lebih memilih “kucing-putih” (gerakan anti korupsi dengan idealisme dan amanah rakyat ) saja yang yang menangkap “sang tikus” (para koruptor), karena “sang kucing hitam” bisa jadi menjadi simbol gerakan yang sarat dengan bayang-bayang hitam politik dan punya hidden agenda , sebuah “pesan sponsor”yang tidak wajar, tidak tulus dan menyesatkan (misleading)!. Sementara di dataran lain rakyat ini butuh keadilan dan penegakan hukum, bukan gerakan-gerakan anarkis yang melakukan “politicking” dengan semangat yang dibayar. Biarkan semua bentuk partisipasi politik masyarakat kembali ke jalur yang benar, jangan ada lagi rekayasa-rekayasa. Jangan ada lagi pemaksaan-pemaksaan politik. Biarkan supremasi hukum dan keadilan terwujud dengan idealisme yang sama, yaitu idealisme sebuah bangsa yang bermartabat. Kalau yang terjadi adalah munculnya kembali gerakan politik praktis yang anarkis dan sarat dengan idealisme semu, maka reformasi dan proses pembelajaran demokrasi menjadi masyarakat menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Dalam setiap gerakan moral, termasuk gerakan anti-korupsi, diperlukan sebuah konsistensi dan perjuangan yang tak lapuk dimakan ambisi kelompok dan hawa nafsu diri sendiri untuk meraih kekuasaan, kita sepakat bahwa tidak mungkin “membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor”. Menjadi “sapu yang bersih “ adalah sebuah idealisme. Menjaga idealisme hakikatnya adalah bagai berangkat ke medan perang yang sulit untuk dimenangkan, karena kita berperang melawan diri-sendiri !.

TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

2008-09-26T19:54:00.000-07:00

Oleh : Ruli Alqodri Mustafa

The LAFIDZI Center Bekasi JABAR

Salahsatu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan adalah adanya asas transparansi atau keterbukaan. Prasyarat ini adalah mutlak mengingat dalam alam demokrasi saat ini masyarakat berhak mengetahui secara lebih spesifik, konsep dan penerapan kebijakan macam apa yang dapat segera diwujudkan dan sekaligus memberi manfaat yang sebesar-besaranya bagi hajat hidup masyarakat itu sendiri. Karenanya disisi lain ketertutupan aparatur pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam pembangunan akan berdampak pada kurang efektifnya penerapan kebijakan dan terhambatnya proses pembangunan yang dijalankan. Sehingga boleh jadi ketertutupan justru menimbulkan resistensi di masyarakat. Di tingkat daerah belum lama berselang ada materi kebijakan makro yang menjadi bahan perdebatan, misalnya soal DASK (dokumen anggaran satuan kerja) sebagai bagian tak terpisahkan dari bujet daerah (APBD), banyak pihak menganggap bahwa hal ini perlu disosialisasikan, termasuk dalam ruang debat publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui darimana dan kemana anggaran belanja daerah dialokasikan dan bagaimana pendistribusiannya.

Efektifitas Sosialisasi
Sosialisasi kebijakan sebelumnya juga penting guna pengawasan yang lebih baik dan efektif, artinya masyarakat juga akan turut mengawasi. Sosialisasi juga jangan sekadar formalitas dan kerangka kerja saja, penjelasan yang lebih detail pada kenyataannya akan mampu menyumbangkan legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat terhadap setiap kegiatan proyek-proyek pembangunan. Orientasi kerja dan kinerja aparatur juga selayaknya harus lebih kepada urgensi kebutuhan masyarakat, ketimbang sekadar formalitas pengalokasikan dana pembangunan/ proyek dalam setiap tahun anggaran untuk proyek-proyek rutin, dalam hal APBD misalnya, selain ada fungsi alokasi, maka fungsi fiskal anggaran tersebut harus optimal. Sehingga aparatur akan lebih luwes lagi mengelola anggaran daerah, yang merupakan hasil optimal dari partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah), harus diumumkan secara jelas dan terbuka, sehingga anggota masyarakat akan merasa “well-informed” dengan kebijakan pemerintah di daerahnya. Selama ini tidak jarang masyarakat kurang mengetahui perda-perda apa saja yang mengakomodir kepentingan yang lebih luas, dan apa saja manfaat perda-perda yang telah dan akan dikeluarkan.
Transparansi dan Good Governance
Dalam hal kebijakan publik ada komitmen terhadap pola kepemerintahan yang baik (good-governance), yang dalam Peraturan Pemerintah No.1/2000 dijelaskan bahwa kepemerintahan yang baik adalah yang mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintahan yang bijaksana memiliki arti tidak sekadar mengandalkan legalitas hukum yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap proses administrasi dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai (Nisjar dalam Sedarmajanti, 2004). Dengan dermikian transparansi adalah suatu prinsip atau karakteristik dalam mengembangkan sistim kepemerintahan yang baik.
Debat Akademis
Budaya transparansi memang relatif baru bagi kita, meskipun di negara-negara yang menganut faham demokrasi hal demikian tidaklah tabu. Soal bagaimana proses pembelajaran seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparatur pemerintahan dalam mewujudkan transparansi kebijakan publik, semestinya dimulai dari aparatur pemerintahan sendiri, atau peran proaktif para wakil rakyat.di DPR maupun DPRD. Sementara itu dikalangan akademisi harus dibiasakan untuk secara terbuka dan sportif mendiskusikan bagian-bagian dari kebijakan pemerintahan, terutama yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan soal pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, subsidi, kenaikan BBM, dana kompensasi dan lain sebagainya. Adanya argumentasi akademik dari dasar pengambilan keputusan yang didiskusikan secara terbuka, baik melalui saluran media massa ataupun seminar-seminar, akhirnya akan menjadi sebuah tradisi akademis yang sangat bermanfaat, sehingga implementasi kebijakan tidak melulu menjadi polemik yang menimbulkan pertentangan politik yang tak berujung di kemudian hari.
Pentingnya Informasi Data

Transparansi atau keterbukaan memerlukan pula data-data yang lengkap, dan ini juga merupakan tugas pihak-pihak yang kompeten untuk itu, disisi pemerintah misalnya ada Badan-badan yang berwewenang mempublikasikan data-data baku seperti BPS (Badan Pusat Statistik) atau Bapeda serta instansi resmi lainnya yang memiliki otoritas untuk itu. Adakalanya data-data pembangunan tidak secara lengkap disajikan dengan berbagai alasan kendala teknis, padahal semestinya data-data dan informasi baku harus lebih cepat disosialisasikan dengan kesenjangan waktu (time-gap) yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini kita memang jauh tertinggal dari negara-negara industri maju dalam hal kecepatan merilis data-data pembangunan mutakhir, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pentingnya data ini dapat menghindarkan situasi informasi yang asimetrik (assymetric information), dimana terjadinya ketimpangan informasi antara aparatur dengan masyarakat. Iklim demikian menjadi tidak sehat bagi proses demokratisasi dan mungkin saja akan membuka celah untuk terjadinya korupsi, kolusi dan manipulasi. Untuk mengoreksinya, lembaga otoritas harus membuat peraturan keterbukaan informasi. Tidak jarang bahwa kegagalan atau kelalaian menyampaikan informasi yang lengkap dapat digolongkan sebagai tindakan pidana, dengan hukuman kurungan, denda ataupun sanksi administratif . Akankah kita siap untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam pembangunan kedepan ?, jawabannya tentu ada pada seberapa besar rasa tanggungjawab dan komitmen para pemimpin dan elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah atas janji-janji politiknya terhadap rakyat,

EKONOMI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF

2008-09-26T19:46:00.000-07:00

Oleh Ruli Alqodri Mustafa,
Akademisi alumnus FEUI

Jika orang bicara soal pendidikan seringkali yang ada di benak kita adalah gedung sekolah, guru/pendidik dan kurikulum yang telah ditentukan, belum lagi persoalan biaya yang tidak sedikit. Namun kita tahu bahwa filosofi pendidikan tidaklah sesedehana itu, karena pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup (long life education), artinya proses pendidikan belumlah selesai saat sekolah formal selesai, manusia dituntut terus beradaptasi dengan perubahan dan pembaharuan. Dengan kata lain pendidikan adalah proses “pemanusiaan” pada manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Disamping itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat, jadi ada jaringan keterlibatan diantara lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Dari scope penddidikan yang sangat luas itu, tulisan ini sebatas berupaya melihat pendidikan dalam perspektif ekonomi semata.

Human Capital
Peranan pendidikan atau bahasa teknisnya-modal manusia- atau human capital terhadap pertumbuhan ekonomi memang relatif baru dalam khazanah ekonomi makro. Teori pertumbuhan neo-klasik standar dari Solow (1956) misalnya, belum mampu menjelaskan mengapa sering terjadi kesenjangan pendapatan (income gap) antarnegara didunia, padahal pertumbuhan ekonomi disisi lain terus meningkat. Baru ketika variabel modal manusia dimasukkan dalam perhitungan ekonomi, dimulailah penjelasan tentang adanya kesenjangan tersebut. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah bahwa pendidikan meningkatkan produktifitas pekerja. Jika produktifitas pekerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kenaikan produktifitas berarti kenaikan penghasilan yang pada gilirannya secara agregatif akan mengangkat kesejahteraan masyarakat, utamanya kelompok miskin. Namun persoalan kemudian timbul; ternyata asumsi pendidikan akan menaikkan produktifitas dan pendapatan tidak serta merta bisa digeneralisasi, apa pasal ?. Sejumlah studi mengenai keterkaitan diantara pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan disejumlah negara menemukan kenyataan yang berbeda-beda, utamanya mengenai perubahan signifikan pendidikan terhadap produktifitas. Studi yang dilakukan oleh Foster dan Rosenzweig (1995) yang mengkaji dampak pendidikan terhadap petani di India sedikit banyak menjelaskan hal ini. Dalam studi tersebut ada perbedaan signifikan antara petani dengan pendidikan dasar dengan mereka yang tak pernah sekolah. Namun persoalan berbeda saat menjelaskan mengapa tidak ada perbedaan signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar. Di daerah tertentu yang kondisi alam dan geografis buruk misalnya, ternyata produktifitas lebih ditentukan justru dari pengalaman, bukan pendidikan. Bagi petani ditempat-tempat seperti itu, pergi ke sekolah selain kurang bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman bekerja di sawah. Dalam persoalan ini orang bisa berargumentasi; bukankah dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas sosial, artinya dengan bekal pendidikan, tak harus orang selalu bekerja di satu sektor saja atau konkritnya bisa masuk ke sektor industri moderen atau high-tech misalnya. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa langkah untuk melakukan mobilitas sosial kadang terhambat oleh faktor-faktor geografis dan budaya termasuk kedalamnya isu KKN yang telah mengakar seperti halnya di Indonesia.

Penajaman Mutu dan PLS
Dengan melihat studi-studi terkini tentang manfaat ekonomis dari pendidikan di berbagai negara, tentu terlalu naif jika kita menyimpulkan kebenaran dari hanya satu-dua kesimpulan studi, namun hal itu harus kembali menggali faktor-faktor yang cocok (matching) dengan lingkungan kedaerahan serta pendekatan multidimensi sebelum memutuskan memberikan apa yang terbaik bagi pembangunan di sektor pendidikan, khususnya di daerah-daerah di Indonesia. Artinya kalau selama ini kita menyaksikan keterpurukan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran yang angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun, jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa itu diakibatkan oleh kurangnya anggaran bagi pendidikan, kemudian orang bicara soal alokasi dana yang lebih besar di sektor ini, keringanan bahkan penggratisan biaya pendidikan menengah dan tinggi, block-grant dan lain sebagainya. Padahal kontribusi dan manfaat dari output di unit-unit pendidikan formal yang didanai tak pernah tersentuh oleh penelitian yang komprehensif, apakah outputnya mendongkrak gdp/capita,statik atau bahkan menurun ?. Maka tak salah jika ada anggapan bahwa sering terjadi blunder (kesalahan langkah) dalam menentukan garis kebijakan sektor pendidikan, utamanya di negara-negara berkembang. Oleh sebab itulah dalam kaitan dengan persoalan ini, saya cenderung lebih concern dengan penajaman mutu dan akselerasi pendidikan luar sekolah (PLS, atau informal education) yang adaptif dengan pasar tenaga kerja (labor market) dibandingkan misalnya memaksakan diri untuk menggratiskan biaya pendidikan menengah hingga tinggi tanpa meneliti dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Kedua hal ini-PLS dan penajaman mutu- dalam pelbagai kajian kenyataannya lebih cepat untuk menaikkan produktifitas, membuka peluang kerja baru yang pada gilirannya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itulah selayaknya peningkatan anggaran pendidikan juga lebih memperhatikan dua hal tersebut, tidak semata sekolah formal yang konsepnya lebih populis. Karenanya PLS, baik yang bersifat suplemen, seperti kursus, BLK (balai latihan kerja), pondok pesantren termasuk pengajian-pengajian yang marak dewasa ini maupun PLS komplemen dan sustitusi semisal kepramukaan atau program Kejar-Paket A dan B harus semakin diperhatikan eksistensinya. Dalam kajian ekonomi pendidikan. Peran PLS sebagai human-investment sangat menguntungkan dibandingkan dengan pendidikan persekolahan yang terlalu bercorak akademis dan penyamarataan program. Penelitian BP3K (Suryadi dalam Darusman, 2005) melihat bahwa kontribusi PLS jauh lebih besar dibandingkan dengan pendidikan persekolahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Output PLS banyak menghasilkan padat karya dan padat usaha, yang pada gilirannya menghasilkan padat kesejahteraan.

Tepat dan Berhasil Guna
Sebuah perspektif moral dari literatur tentang manfaat ekonomi dari pendidikan adalah bahwa jalur pendidikan, baik formal dan informal sebaiknya mengacu pada pendekatan multidimensi yang menyeluruh (comprehensive) tentang perilaku modal manusia, faktor geografis, bawaan (endowment-factors) sebelum menentukan garis kebijakan yang tepat di sektor pendidikan, jangan lagi melakukan blunder, seperti terjadi dimasa lalu, dimana terlampau percaya dan “memanjakan” perndidikan formal dengan anggaran lebih, namun kenyataannya manfaat riil dari output pendidikan formal tertentu tak kunjung tampak, sebaliknya ledakan lulusan pendidikan tinggi semakin menambah deretan pengangguran terdidik hingga membebani perekonomian nasional. Jangan lagi kita terjebak pada proyek-proyek pendidikan populis atau proyek high-tech yang sekedar “mercusuar”, padahal input biaya triliunan-rupiah dihabiskan tanpa menghasilkan output produktif, jadi yang penting adalah mengedepankan program pendidikan yang tepat guna dan berhasil guna. Akhirnya sebuah kesimpulan kajian dengan sangat baik dipaparkan oleh Ekonom Ari A. Perdana dari Harvard University AS, 2005 dalam risalahnya tentang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi; bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diterapkan secara universal di semua negara. Ini adalah inti dari kritik kaum populis terhadap kebijakan neoliberal. Hal sebaliknya juga berlaku, tidak ada kebijakan populis yang berlaku secara universal. Dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan anggaran pemerintah yang lebih besar.

ESENSI FILANTROPI

2008-09-25T19:53:00.000-07:00

FILANTROPI DAN KOMITMEN KETAQWAAN

Oleh : H. Ruli Alqodri Mustafa
The Lafidzi Center

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”

(QS Al-Baqarah 261)

Di depan pintu masuk sebuah kantor perusahaan multinasional tertera sebaris kalimat “Give in order to Get”-memberi untuk menerima-. Bait kalimat yang simple itu bisa saja ditafsirkan si empunya usaha cenderung pamrih. Namun sejatinya kata-kata itu ada benarnya. Para CEO perusahaan-perusahaan multinasional di mancanegara belakangan menyadari bahwa salahsatu kiat sukses bisnis adalah melakukan repositioning melalui pencitraan diri perusahaan. “Pemberian” bisa berarti memberikan pelayanan yang maksimal, menjual produk yang baik atau dapat berupa charity ( amal-sedekah). Kini beragam kegiatan filantropi korporat tersalurkan dalam divisi yang mengurus beban tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility-CSR). Filantropi atau kedermaan adalah membagi sebagian harta secara sukarela demi kepentingan sosial kemanusiaan. Aktivitas CSR kini telah mendunia, bahkan kita telah mengadopsinya kedalam UU perseroan terbatas yang baru, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan sosial masyarakat. Kesadaran untuk berbagi dan peduli sesama ( sharing and caring ) ternyata bukan semata-mata gerakan nurani manusia sebagai makhluk sosial atau perintah agama. Namun belakangan disadari bahwa filantropi, derma atau sedekah didedikasikan sebagai strategi agar dunia usaha memperoleh benefit yang paling optimal. Dengan menyisihkan sebagian keuntungan usaha untuk kegiatan sosial, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi plus di mata masyarakat konsumen. Yang pada gilirannya akan selalu terus diingat sebagai “icon” produk yang disukai, yang melekat di hati konsumen. Di negeri barat, filantropi telah lama disadari tidak saja sebagai kegiatan yang berorientasi kepada spiritual-religius, namun juga sebagai strategi pencitraan diri yang bermanfaat, dan manfaat itu bukan saja untuk pihak lain tapi juga diri sendiri.
Multi-milyuner AS Bill-Gates, pemilik korporasi Microsoft Inc. misalnya, berkomitmen mendedikasikan 90 % hartanya yang kalau di Rupiahkan senilai sekitar Rp 45 triyun lebih, untuk proyek-proyek kemanusiaan di seluruh dunia. Tentu akan banyak hal menyangkut proyek kemanusiaan yang bisa dibangun dengan dana sebesar itu !. Perusahaan multinasional lain seperti Danone, Coca-Cola, Unilever dan lain-lain melakukan hal serupa, gencar mendermakan sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial masyarakat, dan masih banyak contoh-contoh kegiatan filantropi yang lain.
Di dalam negeri gerakan ini antara lain telah cukup berhasil dijalankan oleh Perusahaan Jamu Sido-Muncul dan Indofood, yang intens melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Strategi marketing, promosi dan CSR dilakukan secara sinergis sehingga performa perusahaan menjadi unggul, dikenal masyarakat ( well-known ) dan pada saatnya akan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Setidaknya diperlukan tiga hal dalam melakukan kegiatan filantropi yang efektif, Pertama, penyisihan keuntungan atau kuantitas pemberian harus dipetakan dengan jelas kuantitas serta kualitasnya dan penghimpunannya dilakukan oleh suatu Badan yang professional, transparan, accountable dan independen. Kedua, pengalokasiannya harus terarah kepada pihak yang tepat sasaran dan Ketiga harus dilakukan penuh dedikasi, kerelaan dan keikhlasan. Agak sulit memenuhi syarat yan ketiga, namun pengalokasian yang tidak diskriminatif dan lintas SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) sudah cukup representatif untuk dapat disebut ikhlas. Hal lain yang juga penting adalah bahwa aktivitas tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Universalitas Nilai Taqwa
Seberapa besar sesungguhnya komitmen ketaqwaan seseorang dikaitkan dengan entusiasme filantropis-nya ?. Dalam terminology Islam, Taqwa berasal dari akar kata yang bermakna menghindar, menjauhi atau menjaga diri ( Prof Quraish Shihab, 1999 ). Kalimat perintah Ittaqullah secara harfiah berarti hindarilah, jauhilah dan jagalah dirimu dari siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Taqwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya ; tidak cukup diartikan dengan takut saja. Taqwa adalah derajat kemuliaan tertinggi bagi manusia (the highest degree of mankind) yang diberikan olah Allah SWT. Bukan hal yang mudah memperoleh ketaqwaan, namun bukan berarti manusia tak bisa meraihnya. Rezeki atau rizqi adalah segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebahagian rezeki ( zakat, infaq dan shodaqoh) adalah memberikan sebagian harta -yang lebih dari keperluan- yang telah dirizqikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Profit bagi perusahaan adalah rizqi institusional, Gaji dan penghasilan adalah rizqi personal. Jadi kegiatan filantropi dapat dilaksanakan baik secara personal maupun institusional/akumulasi personal dalam koridor ketaqwaan kepada Tuhan. Upaya meniti jalan menuju taqwa seharusnya ditaati dengan lebih memahami taqwa dalam arti sebenar-benarnya ( QS Ali-Imran 102).
Definisi taqwa yang sering kita dengar secara umum adalah mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangNya. Esensi ketaqwaan adalah diperolehnya derajat kemanusiaan yang tertinggi, sebuah “passing-grade” menuju kemuliaan sebagai makhluk Namun secara lebih tegas setidaknya telah diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ( Surat Al-Baqarah ayat 3,4, 177 dan Ali Imran ayat 133-136, Al-A’Raaf 201 serta Adz-Zariyat 17-19 ). Yang menarik adalah didalam Islam perintah Allah untuk mendirikan sholat –ritual paling utama- selalu diiringi dengan kewajiban berzakat / menafkahkan sebahagiaan rezeki yang kita miliki ( wa-aqimusSholata wa-atuzZakata atau wa-mimma Razaqnahum Yunfiquun). Bahkan dalam QS Ali-Imran 134 Allah menempatkan kriteria taqwa salahsatunya adalah melakukan filantropi (derma secara ikhlas). Aktifitas filantropi adalah “top-priority’ baik dalam keadaan susah (sempit) maupun senang (lapang) bagi setiap hamba yang ingin mendapat predikat taqwa. Sebaliknya Allah SWT akan memberikan “rapor merah” sebagai pendusta agama bagi mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dalam ritual sholat namun lalai dalam (antara lain) menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah (QS Surat Al-Mauun ).
Terdapat konsepsi ekonomi dalam terminologi taqwa yang sering kita abaikan, yaitu aspek filantropi (zakat, infaq, shodaqoh). Dalam Islam dana-dana filantropi dikelompokkan dalam Zakat, Infaq dan Shodaqoh atau ZIS. Bahkan zakat lebih dari sekedar filantropi, ia adalah kewajiban mutlak dengan sanksi bagi yang tak melaksanakannya. Seperti halnya pajak dalam administrasi Negara, meskipun secara fungsional ada perbedaan antara pajak dan zakat. Keragaman dalam kehidupan beragama di Indonesia adalah rahmat yang patut disyukuri. Maka sudah sepatutnya umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini harus mampu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu kemiskinan dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi. Potensi ZIS di Indonesia amatlah besar, berdasarkan hasil Riset UIN Jakarta tahun 2005, dalam setahun dapat mencapai Rp 19,3 Triliun. Sebuah potensi yang sungguh besar untuk memberdayakan ummat. Ironisnya dengan dana yang besar tersebut, bangsa kita laksana “buih”, tak mampu melakukan terobosan besar untuk mensejahterakan rakyat selama bertahun-tahun. Kita seharusnya mampu menghidupkan semangat filantropi ini untuk menghantarkan ummat menuju taqwa, dimana salahsatu prasyarat ke-taqwaan adalah memiliki entusiasme dan manajemen untuk menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah.
Memang kita patut bersyukur bahwa dari sisi insitusi, secara bertahap di Indonesia telah bertumbuh lembaga ekonomi syariah yang kini marak, meskipun baru dalam tahapan transisi yaitu munculnya bank-bank syariah. Namun sosialisasi perannya juga masih sangat terbatas dan “elitis”, sehingga kurang dapat menyentuh kepentingan masyarakat lapisan terbawah. Kesan yang muncul di kalangan sebagian besar masyarakat konsumen yaitu bahwa kiprah bank syariah Indonesia masih bernuansa bank konvensional, atau lebih ekstrim lagi hanya sebatas “ganti baju” . Lembaga ekonomi syariah yang spesifik seharusnya dihidupkan sehingga mampu melakukan terobosan dengan lebih inovatif, profesional, manageable dan pro-rakyat, bukan semata-mata berlomba mengakumulasi kapital demi keuntungan sekelompok orang.
The Grameen Bank pimpinan Prof Muhammad Yunus-pemenang nobel perdamaian 2006 adalah sebuah contoh yang cukup ideal tentang kiat sukses mengelola lembaga keuangan untuk kaum miskin di Bangladesh. Tak kurang dari USD 6 milyar dana bank telah berhasil ia salurkan, utamanya untuk menyediakan kredit tanpa agunan yang sangat diperlukan masyarakat lapisan bawah dengan imbal-balik yang tidak memberatkan. Sebuah terobosan yang terbukti ampuh melawan kemiskinan dan ketidakadilan bidang ekonomi, suatu hal yang patut diikuti model lembaga keuangan di negara kita. Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim seharusnya melakukan reposisi ekonomi, antara lain dengan lebih proaktif mengupayakan universalitas ekonomi syariah yang murni. Idealnya, segera dibuat semacam “holding” bagi Lembaga Ekonomi Syariah di tingkat pusat- tak hanya sekedar bank-, dengan institusi pendukung di daerah yang tugas utamanya memanfaatkan potensi filantropi umat untuk kepentingan umat juga. Dengan menyadari realita sosial serta memahami potensi filantropi ummat Islam di sisi lain maka kini saatnya kita mencari jalan terobosan yang membebaskan ummat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Maka diperlukan penghayatan Agama yang membumi (down to the earth) yang mampu mentransformasikan ritual agama kedalam nilai nilai social-sebagai rahmat bagi semesta alam. Tanpa itu niscaya kita tetap laksana “pungguk merindukan bulan” yang terjebak kedalam kultur “dunia ketiga” yang secara sosial-ekonomis terus akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia. Di lain pihak setiap individu umat Islam hendaknya semakin gencar melakukan gerakan filantropi agar dapat bangkit dari kemiskinan, kebodohan serta keterpurukan.
Dengan girah filantropi maka hakikatnya kita menanti gema kehidupan, seperti ungkapan siapa menebar benih yang unggul, maka akan memanen buah yang baik Bukan sebaliknya - siapa yang menebar angin, maka akan menuai badai, yang tercermin dalam maraknya kasus korupsi sehingga membuat bangsa terpuruk. Semangat filantropi dibarengi dengan niat yang ikhlas, pemberian yang berkualitas, proporsional dan tepat sasaran. Ketaqwaan adalah implementasi kesalehan individual menuju kepada kesalehan sosial. Kesalehan social juga berarti menghapuskan segala jenis penyakit hati seperti kikir, egois dan hedonisme. Tanpa komitmen filantropi – dalam sudut pandang moral semua agama-, maka kita tak ubahnya adalah pendusta-pendusta agama. Oleh sebab itulah hendaknya kita beribadah dalam kerangka rahmat bagi seluruh alam dengan orientasi Demi Allah (Wallahi), Karena Allah (Lillahi) , Untuk manusia dan kemanusiaan.. Wallahu-a’lam..

SIGN OF THE LAST DAY

2008-09-25T19:41:00.000-07:00

GEMPA BUMI, KORUPSI DAN TANDA-TANDA KIAMAT.

Oleh Ruli Alqodri Mustafa
The Lafidzi Center
E-mail : rulimustafa@yahoo.com

“Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila Hari Kiamat sudah datang ?” (QS. Muhammad-ayat 18)

Boleh jadi sebagian dari kita mungkin bersikap skeptis atau apatis bila membaca judul tulisan ini. Apalagi mencoba mengaitkan terjadinya gempa bumi, lalu korupsi dengan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya niscaya akan memiliki pandangan positif. Karena sesungguhnya telah ada pelajaran penting di zaman para Nabi-dan Rasul yang menggambarkan hubungan keterkaitan metafisis antara perilaku buruk dalam hidup manusia dengan azab Tuhan yang berlaku atasnya. Jadi setiap kejadian bencana alam bukan semata-mata karena sesuatu yang normal dari sudut pandang sains & teknologi manusia, yang terukur dengan eksak. Namun diatas semua itu ada ‘Tangan Tuhan” yang menjadi causa-prima kejadian-kejadian tersebut sebagai peringatan dan “teguran” agar manusia sebagai mahluk ciptaannya selalu melakukan introspeksi, berfikir positif, cerdas dan semakin dekat beribadah kepada-Nya. Dalam perspektif sejarah umat-umat terdahulu, selalu ada contoh, bahwa betapa pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan manusia selalu akan mendapat “jawaban” Tuhan berupa fenomena alam yang spesifik dan sistemik hingga tak jarang bisa mengeliminasi keberadaan suatu bangsa. Rangkaian kejadian itu bukanlah misteri alam, melainkan fakta yang bisa dijelaskan oleh akal dan nurani manusia sendiri. Ibaratnya sebuah sekrup rusak yang akan memengaruhi makanisme mesin secara keseluruhan Demikian pula perbuatan tangan manusia dalam mekanisme sistem “mesin” alam semesta yang diciptakan Tuhan. Sebut saja misalnya sejarah penduduk Rass, Madyan dan Aikah di zaman Nabi Syuaib A.S.yang korup –destruktif dan berlaku curang dalam hal mengurangi timbangan- di azab Tuhan dengan gempa bumi dan ledakan dahsyat ( QS-Al-A’raaf 78-91, Al-Ankabut 37, Al-Hijr 83 dan Al-Furqaan 38,39 ), atau perilaku pendustaan agama –makar kepada Allah, hedonisme dan kesombongan bangsa Aad kaum Nabi Hud A.S ( QS Asy-Syuaraa 128,129 dan Fushshilat 16 ) yang ditimpa badai taufan besar. Juga bangsa Tsamud kaum Nabi Shaleh A.S ( QS An-Naml 50,51 dan Fushshilat 17 ) . Disamping itu azab Allah atas penduduk Sadom di era Nabi Luth AS karena kemaksiatan dan perilaku sex bebas dan menyimpang, telah dimusnahkan keberadaannya oleh Allah dengan azab gempa dan longsor dahsyat ( QS Al-Hijr 73,74 ). Contoh korupsi, ketamakan dan melecehkan Ayat-ayat Allah juga terjadi pada kaum Nabi Musa AS yakni Qarun, Haman dan Fir’aun, sehingga mereka ditenggelamkan oleh Allah (QS Al-Ankabuut 39 dan Al-Qashash 38 ) serta azab tsunami di era Nabi Nuh A.S karena sekelompok kerabat dan kaumnya enggan mengakui eksistensi Tuhan. Jadi moral sejarah umat manusia terdahulu merupakan fakta bahwa telah tercatat beberapa contoh kasus yang sekaligus peringatan -yang mengandung hikmah- kepada seluruh umat manusia di sepanjang zaman agar jangan pernah mengulangi perbuatan serupa. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah diturunkannya azab Allah yang lebih dahsyat, tanpa tebang pilih. Inilah suatu pelajaran logis keadilan Tuhan dan contoh faktual dari “kiamat kecil” di masa lalu. Bagi mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk menjemput Hidayah Allah, maka catatan sejarah ini akan mampu menjadi driving force untuk sebuah perubahan ( change/hijrah ) revolusioner ke arah ketaatan kepada perintah Tuhannya. Sebaliknya untuk mereka yang kafir, makar kepada Allah dan mengingkari proses sistemik ayat-ayat Allah, maka peringatan apapun tak akan mampu mengubah keburukan atas jatidirinya ( QS Yaasiin 10 )

Tanda-Tanda Yaumul-Akhir
Sejak runtuhnya filsafat polytheisme dan materialisme Yunani serta agama-agama di Sumeria dan Mesir yang mengagungkan keabadian dunia, orang mulai berfikir rasional dalam beragama sehingga tiba kepada suatu pemikiran bahwa selalu ada akhir dari sebuah permulaan. Maka kemudian manusia mulai menganut agama-agama yang “masuk akal’ dan mulai mempelajari tentang proses awal dan akhir penciptaan langit dan bumi. Penganut agama besar di belahan dunia manapun meyakini tentang terjadinya Hari Kiamat, meski dalam persepsi yang berbeda-beda. Bahkan di AS beberapa tahun lalu ada sekte yang menamakan dirinya “sekte hari kiamat”: begitu yakin mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hari akhir tersebut, hingga nekad melakukan ritual bunuh-diri massal. Begitu juga ada kelompok sempalan Agama di dalam negeri yang mencoba melakukan hal yang sama. Tapi faktanya hingga detik ini, tak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti kapan Yaumul-Akhiratau kiamat itu terjadi.

Dalam Islam, adalah merupakan suatu kewajiban –bagian dari rukun iman- untuk meyakini dengan sungguh-sungguh ( haqqul yaqin ) tentang akan terjadinya hari kiamat (Yaumul-Qiyamah). Mereka yang mengingkarinya digolongkan kedalam kekafiran dan pendusta agama. Meskipun demikian pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah Ta’ala ( QS Al-A’raf ayat 187 ). Salahsatu hal yang diwahyukan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran adalah bahwasanya alam semesta ini akan berakhir, sebagaimana maut menjemput umat manusia serta segala mahluk hidup lainnya. Dunia sebagai sebuah sistem yang serba teratur ini, telah berfungsi secara sempurna selama milyaran tahun merupakan Maha Karya Tuhan yang telah menciptakan segalanya, walaupun akan tiba juga pada titik akhir atas perintah-Nya dan pada saat yang telah ditetapkan-Nya ( fate & destin y) . Titik akhir ini di dalam Al-Qu’ran disebut As-Sa’ah. Penamaan As-Sa’ah bukanlah menunjuk kepada sembarang waktu atau saat, namun kata tersebut menunjukkan waktu tersebut takkala dunia akan berakhir. Kendati hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, akan tetapi Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan deskripsi umum tentang tanda-tanda akhir zaman. Kehidupan manusia mengandung perumpamaan. Banyak orang meyakini ada fase “tanda-tanda’ takkala maut hendak menjemput seseorang, hingga tahap sakaratul maut dan kematian yang sesungguhnya. Demikian pula halnya dengan dunia, ada tahapan periode dimana muncul “tanda-tanda zaman” sebelum segalanya berakhir, dan manusia hanya sedikit saja diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah kemampuan untuk “membaca tanda-tanda zaman” yang akan berakhir ini agar memberikan peringatan kepada umat manusia. Hal ini tak lain agar kita semakin menguatkan dan memperkaya ( enrichment ) Iman kita ( ilmun-yaqin ) kepada Allah akan terjadinya Hari Kiamat tersebut. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim dunia yang mencoba mengelaborasi Hadits-Hadits sahih dari Nabi Muhammad SAW yang mengacu kepada tanda tanda akhir zaman ini. Salahsatunya adalah Dr.Harun Yahya, seorang ulama dan cendekiawan muslim kelahiran Turki. Bukunya “Sign of the Las Day” , 2003 mencoba merangkum isyarat zaman dari hasil pengkajiannnya atas Al-Quran dan Hadits Rasul yang terkait dengan pengetahuan manusia terhadap tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat tersebut antara lain adalah perang dan anarkisme, kehancuran negeri-negeri akibat perang dan bencana alam . Terjadinya gempa-gempa bumi, kemiskinan absolut dan struktural, degradasi moral, sains dan teknologi yang menyesatkan serta penolakan dan pendustaan atas nilai-nilai agama (kekufuran)...

Gempa Bumi , Sebuah Peringatan
Hadits Nabi Muhammad SAW 14 abad silam menyebutkan bahwa banyaknya peristiwa gempa bumi akan lebih sering terjadi sebagai salahsatu pertanda datangnya hari akhir. “As-Sa’ah (Hari Kiamat) tidak akan tiba hingga… seringnya terjadi gempa-gempa “. (Hadits riwayat Bukhari-juga diriwayatkan dari Ummu Salamah R.A). Di Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat tertentu yang menerangkan hubungan antara gempa-gempa dan akhir zaman. Surat 99 dinamakan Surat Az-Zalzalah yang artinya goncangan yang sangat hebat atau gempa bumi. Surat ini terdir atas 8 ayat menggambarkan kedahsyatan goncangan diatas bumi dan menyatakan bahwa setelah itu, akan tibalah Hari Pengadilan. Orang Orang akan dibangkitkan dari kubur mereka, mempertanggung-jawabkan diri mereka dihadapan Allah, dan menerima ganjaran yang adil, bahkan untuk hal terkecil yang pernah mereka lakukan.
Dalam dasawarsa terakhir ini di seluruh dunia terjadi banyak sekali gempa-gempa berskala besar, khususnya di Indonesia. Bahkan intensitas gempa terbesar abad ini paling sering terjadi di wilayah Nusantara yang menurut ilmu pengetahuan manusia, wilayah kita memang rentan karena masuk dalam area cincin-api dan struktur patahan yang berpotensi terjadinya gempa-gempa. Perhatikan saja setidaknya ada 5 gempa besar yang melanda Indonesia dalam lima tahun terakhir ini, Pertama gempa dan Tsunami di Aceh, 9,2 skala Richter pada 26 Desember 2004. Kedua, gempa di Kep.Nias, 8,7 SR, pada 28 Maret 2005, Ketiga, gempa di Yogya, 6,3 SR, pada 27 Mei 2006. Keempat, gempa dan tsunami di Pangandaran, 7,7 SR pada 17 Juli 2006 dan Kelima yang baru-baru ini terjadi di awal Ramadan 1428 H yaitu pada 12 September 2007 lalu di Bengkulu dan Padang dengan kekutan 7,9 SR dengan kekuatan 7,9 SR. Ratusan ribu orang telah tewas dalam peristiwa gempa-gempa dahsyat yang terjadi secara berurutan itu, belum lagi ratusan gempa-gempa berskala kecil yang terjadi dalam periode tersebut. Sementara itu berdasarkan catatan seismik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Gempa Bengkulu mirip dengan gempa Aceh 2004 lalu, yaitu terjadinya tumbukan atau penghujaman lempeng samudera Hindia ( Indo-Australia ) ke bawah palung Sunda yang terdapat tepat di bawah Pulau Sumatera ( lempeng Eurasia ). Berdasarkan ilmu pengetahuan manusia pula maka dapat diketahui bahwa ternyata ada struktur patahan ( sesar ) yang tergolong aktif, yang disebut sebagai sesar semangko memanjang hingga 3000 km di pulau Sumatera dan bergerak dengan kecepatan 6 cm/tahun. Artinya adalah –ibarat domino effect-bahwa potensi gempa serupa atau lebih dahsyat bisa saja terjadi sewaktu-waktu di wilayah Indonesia, khususnya daerah pulau Sumatera dan Jawa. Sesungguhnya pergerakan gunung dan sesar itu memang telah dinyatakan dalam Al-Quran ( Surat An-Naml ayat 88). Selama lima kali gempa tersebut, kecuali propinsi Lampung, banten dan DKI Jakarta, hampir semua wilayah propinsi di pulau Sumatera dan Jawa sudah terkena dampak berat. BMG bahkan pernah memprediksikan akan adanya gempa besar berikutnya di Jawa dan Sumatera yang berkekuatan hingga 9 skala Richter dalam sebuah diskusi “Mewaspadai gempa-gempa besar di Indonesia” (Seputar Indonesia 16 September 2007). Namun kemudian BMG dan Dinas Vulkanologi buru-buru membantah isu tersebut ( Dalam running text MetroTV 20 September 2007 ). Jauh hari sebelumnya CNN dan Badan Meteorologi Jepang bahkan sudah memberikan wani-wanti ( early-warning) atas kemungkinan terjadinya gempa tersebut. Yang aneh adalah bahwa pembahasan tentang kemungkinan gempa besar tersebut sama sekali tak dilanjutkan pemberitaannya, dan tiba-tiba saja masyarakat sudah mulai melupakan potensi bencana tersebut, the shows must go on. Dan tak ada “sense of crisis” atas rangkaian bencana itu. Orang tetap “tertawa-tawa” di layar kaca beberapa stasiun TV, oknum pejabat kian sibuk dengan korupsinya serta kita semua lupa dengan potensi gempa dan bencana alam berikutnya yang mengancam di depan mata. Padahal gempa bumi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Di sepanjang abad, gempa terlah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sugguh besar. Oleh sebab itulah gempa sangat ditakuti. Hingga kini belum ada teknologi yang mampu secara persis mendeteksi gempa secara akurat. Teknologi seismik dan “ early warning system” tercanggih di abad 21-pun hanya mampu meminimalisir kerusakan akibat gempa pada suatu batasan tertentu saja. Jadi yang harus lebih penting disiapkan adalah manajemen penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, meminimalkan korban manusia dan kesiapan mental manusianya.

Misteri Waktu
Adakah relevansinya gempa-gempa bumi dan rentetan bencana lain seperti banjir, longsor, lumpur lapindo Sidoarjo dengan kelakuan dan perbuatan buruk manusia zaman sekarang ?, jelas ada dan faktual. Di tataran global, isu pemanasan (global warning ), bahaya percobaan nuklir bawah laut, bencana topan, longsor dan banjir terus mengancam dan mencengkeram dunia. Bagaimana dengan di Indonesia ini ?, tak jauh berbeda malah terkesan lebih potensial mengundang murka alam dan azab Tuhan. Jelas dan sangat kasat mata, perbuatan tercela kini bertebaran di seantero negeri. Tiap hari kita mendengar kasus pembabatan hasil hutan, eksploitasi yang berlebihan dari hasil tambang dan laut. Kriminalitas dan perzinahan dilakukan terang-terangan.Apalagi korupsi merajalela, dari mulai pencurian listrik oleh para pedagang kakilima di pinggir jalan, pungli para preman, sogokan kepada aparat, kecurangan timbangan pedagang, kasus kejahatan bahan pengawet formalin dan chlorine kedalam makanan, sapi gelonggongan, daging oplosan hingga korupsi kelas kakap seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak pernah tuntas. Baru-baru ini bahkan negara ini punya “prestasi” baru sebagai negara yang pemimpinnya terkorup (Soeharto dan para kroninya) yang dinyatakan oleh PBB dan Bank Dunia serta juga oleh Transparency International kita digolongkan sebagai negara yang lemot dalam menanggulangi korupsi. Belum habis kita mengurut dada, ada sebuah “contoh” yang oleh Mantan Menkumdang Prof.DR. Muladi di sebut bak petir di siang bolong, yaitu kasus tertangkapnya Koodinator Bidang Pengawasan, Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Komisi Yudisisial (KY) Irawady Yunus oleh penyidik KPK dalam kasus suap senilai hampir Rp 1 Miliar pada hari Rabu 26 September 2007 di Jakarta Selatan- masih di suasana bulan suci Ramadan, Astagfirullah. Bagaimana awalnya seseorang yang dikategorikan pemimpin dan ditangan-nya dibebankan harapan rakyat untuk mngemban amanah memberantas perilaku tak terpuji para penegak hukum malah melakukan korupsi ? Kalau sudah begini sulit rasanya para pemimpin kita menanamkan kepercayaan kepada rakyatnya. Bagaimana mungkin “lantai akan bersih jika sapunya kotor dan rusak pula”?. Rakyat sudah teramat lelah dan muak menyaksikan kejahatan yang luar biasa ini. Kalau sudah begini adalah suatu kengerian akan datangnya bencana yang lebih dahsyat dalam waktu dekat. Kondisi dan situasi zaman ini sudah sarat dengan “tanda-tanda” dan telah “matang” baik secara substansi persyaratan pelanggaran akidah dan moral dalam konteks transedental Ilahiyah, maupun potensial secara geologis. Kondisi riil umat manusia sekarang ini, khususnya di Indonesia tampaknya sudah memenuhi “syarat cukup” (sufficient condition) –cukup sudah- untuk segera “dikiamatkan” oleh Allah Ta’ala. Ibaratnya Sang Maha Pencipta tinggal menekan tombol Enter pada Keyboard Kemahakuasaan-Nya yang bisa sewaktu-waktu terealisasi jika “syarat perlu” (necessary condition) telah lengkap yang Password-nya ada dalam genggaman Sang-Maha Pencipta. Perlu menjadi catatan kita adalah bahwa konon potensi gempa besar masih mengancam wilayah Indonesia, namun kapan dan di wilayah mana, tak ada yang secara persis mengetahuinya. Secara awam penulis mencoba “membaca” dan memperhatikan deret waktu kejadian gempa dan tsunami dari mulai dari Aceh tahun 2004 yang lalu hingga gempa Bengkulu baru-baru ini, serta “alih-alih” menghubungkannya dengan prediksi BMG serta gerak “efek domino” sesar semangko di Sumatera 6 cm/tahun. Maka didapatlah deret waktu kejadian mirip deret prima atau deret bilangan ganjil dalam matematika. Mulai dari propinsi Aceh (12:04), Nias (03:05), Yogya (05:06), Pangandaran (07:06) dan Bengkulu (09 : 07). Jarak bulannya adalah 2 (angka akhir), 3, 5 , 7 dan 9… kemudian selisih antara satu gempa besar dengan gempa besar berikutnya (lag time ) dalam hitungan bulan adalah 2 – 13 – 1 – 13 - …Jika deret ini diteruskan mungkinkah akan menjadi …11, 1 dan lag …1 – 2 – 13..dan seterusnya. Mungkinkah ini sebuah koinsidensi –kebetulan belaka ? Jika demikian pertanyaanya adalah akankah terjadi kembali gempa besar antara bulan November ( bulan 11 ) tahun 2007 ini ? atau bulan Februari 2008 atau April 2009 ?. Tentu saja Ini bukan hipotesa dan jauh dari nilai akademis. Namun tidak ada salahnya fenomena ini dijadikan sebagai momentum untuk introspeksi, waspada dan taubatan-nasuha . Anggaplah deskripsi ini sebagai “early warning ” atas perilaku buruk kita semua selama ini. Lagi-lagi ini hanya sebuah bagian kecil dari peringatan-peringatan Tuhan.

Harus Berubah
Pertanyaannya kemudian ialah bisakah kita menghindar dari kemungkinan azab Tuhan itu tanpa Rahmat dan Ampunan-Nya ?. Tuhan tentu akan full-committed dengan sistem semesta alam yang diciptakan-Nya sendiri. Jadi keputusan untuk berlanjut atau tidaknya bencana-bencana ini sepenuhnya adalah “hak prerogatif” Tuhan. Kita hanya bisa kembali memohon ampunan yang tulus kepada-Nya sambil terus berupaya untuk kembali dengan sungguh-sungguh ke jalan yang diRidhoi-Nya, bertaubat dengan menegakkan kalimah Allah, memperbaiki “sistem semesta” bumi dan seisinya serta meninggalkan perilaku fasad dan pendustaan agama. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Musa AS yang mengumpulkan 70 ulama terpilih dari kaumnya untuk melakukan istigotshah, berdoa dengan sungguh-sungguh mohon ampunan kepada Alllah SWT sambil terus-menerus memperbaiki diri. (QS Al-Araaf 155). Hal lain yang perlu ditanamkan adalah hendaknya kita semua menjadikan bencana yang telah terjadi ini sebuah pelajaran/hikmah yang teramat mahal. Kita tetap berfikiran positif terhadap kuasa Tuhan. Bahwa dengan bencana Dia tentu ingin bangsa kita lebih pintar, cerdas dan maju secara sains dan teknologi sebagaimana halnya bangsa Jepang yang juga wilayahnya rentan gempa bumi, namun tetap optimis dan maju dalam pembangunan ekonomi bangsanya dengan ethos kerja yang lebih baik. Jadi jangan pernah menyerah pada nasib. Karena Tuhan tak akan mengubah nasib sebuah bangsa, jika bangsa itu tak pernah mengubahnya sendiri. Dengan kemauan dan kerja keras semuanya akan mungkin. Sikap optimisme dan positif diajarkan oleh Nabi SAW dalam Haditsnya “ Andai engkau mengetahui tibanya hari kiamat dan saat ini di tanganmu ada sebutir biji kurma, maka tanamlah…” Selalu ada optimisme dan limpahan harapan, jika kita mau dan mampu. Wallahu A’lam Bisshawab.

Investasi Akhirat

2008-09-25T19:32:00.000-07:00

Oleh : Ruli Alqodri Mustafa

Dalam sebuah Hadits, Nabi Muhammad SAW menyampaikanpesan kepada ummatnya yang kurang lebih artinyaadalah apabila seorang manusia meninggal dunia, makaterputuslah segala amal perbuatannya kecuali tigaperkara, Pertama, Sedekah atau amal jariah, Kedua, Ilmu yang bermanfaat serta Ketiga, anak-anaknya yangsaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebuahpesan moral yang jelas, tegas dan sangat logis.Sekaligus sebuah peringatan akan pentingnyamelaksanakan investasi yang abadi. Ditengah kecenderungan manusia yang agresif danobsesif menumpuk harta, mencari materi demi memuaskandiri dan keluarganya. Orang sering lupa terhadap bekalyang harus dibawanya untuk kehidupan setelah mati,kehidupan abadi. Melakukan investasi dunia seolah-olahmenjadi jaminan seseorang untuk memperolehsegala-galanya ; uang , titel, jabatan, reputasi,status sosial dan berbagai atribut humanistikkontemporer lainnya. Investasi didalam aktifitassehari-hari selalu dikaitkan dengan capital yangmerupakan urat nadi dalam bisnis. Investasi identikdengan uang dan kekuasaan, padahal setiap orang perlumelakukan investasi lebih dari sekedar memutar uang.Tak jarang keputusan untuk berinvestasi seringmengkandaskan manusia dari kehormatan menuju ke lembahkehinaan. Berbagai cara dilakukan untuk menghimpunmodal, memutarkannya lalu digunakan semata-mata untukinvestasi duniawi seperti sandang, pangan, perumahan,pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tak jarang untuksemua itu, kita menghalalkan segala cara (the endsjustified all means), sekalipun kita tau bahwa Agamamelarangnya. Semua variabel itu dijadikan tujuan, bukan sekedaralat. Bahkan uang, telah menjadi berhala baru di abadini, saat semua orang berebut untuk bergantung bahkanmemuja instrumen moneter yang satu ini. Orangberlomba-lomba menghimpun dan memuja kuantitas materitanpa berzakat, enggan bershodaqoh, mencari sekolahuntuk anak-anaknya tanpa memperdulikan bagaimanakualitas keimanan mereka, berbangga-bangga tentangbanyaknya harta dan status sosial sanak keluarganya,serta tidak pernah mengamalkan ilmu yang didapatnyauntuk kemaslahatan ummat manusia. Mencari harta danmenjadi kaya bukan sesuatu yang terlarang, sebaliknyamalah sangat dianjurkan. Justru dengan harta dankekayaan itulah seseorang seharusnya lebih mudah untukmemanfaatkannya bagi kepentingan sesamanya, menjadirahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).Investasi dunia seharusnya dibarengi dengan investasiakhirat (the endless investment) yang berporos padapesan Nabi diatas, yakni rajin bersedekah, giatmenebarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain danbersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya,memfasilitasi dan mengakomodir talenta mereka agardimasa depan menjadi anak-anak yang saleh yang akanberguna bagi agama, bangsa dan negara, sehingga karyadan do'a mereka kelak akan mengalirkan pahala yang takputus-putus bagi orang tuanya. Ketiga hal itumerupakan investasi dunia yang bermanfaat sertainvestasi abadi bagi kita, yang kelak akan memberikanreward sepanjang masa, dalam hidup dan kehidupansetelah mati. Disaat negara kita dilanda krisis yang berkepanjangansekarang ini, solidaritas sosial menjadi sangat langka. Harga-harga kebutuhan pokok serta biaya hidupsemakin tinggi sementara pendapatan semakin berkurang.Sehingga bershodaqoh, berzakat, menyantuni anak yatimdan fakir miskin menjadi sesuatu yang kian jarangdilakukan. Orang cenderung lebih egoistik menghadapikesulitan hidup karena merasa harta yang didapatnyakian sulit, enggan berbagi untuk sesama dan cenderungmengamankan investasi hartanya untuk jaminankepentingan diri dan keluarganya di masa depan.Sementara di dunia politik kita menyaksikan lebihbanyak para wakil rakyat yang sibuk memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya ketimbangkepentingan rakyat yang memberikannya amanah.Keburukan realitas sosial itu tentu harus dikoreksi,tak perlu harus dengan jargon reformasi atau revolusi,tetapi mulai dari kesungguhan orang-perorang untuksadar diri dan sadar lingkungan sehingga situasi yangserba sulit tidak dipersulit dengan tindakan-tindakananarkis, kriminal dan semacamnya, melainkan sebaliknyaharus mulai diterapkan sebuah reposisi besar (thegreat reposition) atas orientasi hidup dan revolusimoral, yang semula menjadikan materi sebagai tujuan.Sekarang mengubahnya menjadi alat untuk hanya satutujuan-yakni Keridhoan Allah SWT. Kita sudah bosandengan omong kosong reformasi, kita hindari revolusifisik dan konflik etnis, terlalu besar ongkos sosialyang kita tanggung. Semua kedamaian akan membawaberkah perubahan, dan perubahan itu harus dimulai dariinvestasi ilahiyah, sebuah investasi berjangkapanjang. Tanpa investasi ilahiyah, maka kita akanmenjadi manusia tersia-sia (the useless human being)yang eksistensinya hampa, ketika datang tidakmenggenapkan dan saat pergi tidak mengganjilkan,naudzubillah. Oleh sebab itulah penting bagi kitauntuk mulai memikirkan investasi abadi sebagai sebuahkebajikan. Memulai suatu kebajikan memang sangat beratdan tergantung pada kesungguhan (willingness)seseorang untuk berbuat lebih baik- -a bettertomorrow. Mengutip kata bijak Abdullah Gymnastiar ;mulailah sekarang juga dan mulailah dari dirimusendiri. Karena perang yang sulit dimenangkan, adalahberperang melawan diri sendiri !.

MASALAH DAN PROSPEK INVESTASI DI BANTEN

2005-06-29T20:17:00.000-07:00

Oleh Ruli A.Mustafa

Penulis warga Banten, pernah menjadi Staf peneliti di ECFIN dan CSIS Jakarta, kini tinggal di Cilegon

Janji Presiden SBY untuk secepatnya menghapuskan berbagai hambatan di bidang investasi, memperbaiki sistem perpajakan dan melanjutkan reformasi bidang hukum merupakan angin segar untuk meningkatkan gairah berinvestasi para invesor dan calon investor di Indonesia. Di daerah daerah yang relatif banyak diminati kalangan investor tentu saja insentif kebijakan tersebut sangat ditunggu-tunggu. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa belakangan ini, utamanya sejak krisis ekonomi, tidak sedikit investor yang hengkang dari Indonesia,termasuk Banten dan mencari lahan industri baru di negara-negara berkembang lain semisal Vietnam, India dan Cina karena kurang kondusifnya iklim berinvestasi disini. Era globalisasi dengan penerapan free-trade area, memungkinkan investor mancanegara tidak ragu-ragu melakukan pemindahan investasinya dari satu wilayah ke wilayah lain, selama tidak terjaminnya iklim usaha mereka. Sehingga hanya dengan memberikan kemudahan serta berbagai insentif investasilah yang bisa memberikan keunggulan kompetitif di satu negara atau daerah.

Investasi di Banten
Bergeraknya roda perekonomian daerah juga dipacu oleh maraknya investasi, bahkan investasi memiliki pengganda ekonomi lebih besar ketimbang konsumsi. Oleh karena wajarlah jika dewasa ini pemerintah daerah semakin giat menyiapkan wilayahnya untuk dapat mengundang investor-investor, baik lokal maupun asing guna menanamkan modal jangka panjangnya. Prospek investasi di Propinsi Banten sesungguhnya cukup cerah, paling tidak hal ini terlihat dari semakin meningkatnya minat para investor dari tahun ke tahun. Banten yang ekonominya terus bertumbuh dalam tiga tahun terakhir, yaitu 4,9 % (2001). 5, 16 % (2002) dan 5,73% (2003), Dalam periode Januari-Juni 2004, Banten berada di urutan keempat dari 30 propinsi yang ada untuk PMA dan di urutan kelima untuk PMDN. Dalam Kurun ini juga terdapat 18 perusahaan yang memperluas usahanya. Untuk PMA (penanaman modal asing) sebanyak 10 proyek dengan total investasi sebesar US$ 54,001,690.00 dan Rp. 32.457.120.000, sedangkan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebanyak 8 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 99.744.308.500,00. Dalam kurun waktu yang sama, terdapat 10 perusahaan/ nvestor yang telah merealisasikan investasinya dan telah memulai produksi secara komersia antara lain untuk PMA (penanaman modal asing) sebanyak 8 proyek dengan total investasi sebesar US$ 9,783,756.00, sedangkan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebanyak 2 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 7.586.962.500,00.Kesemuanya merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan positif bagi usaha penanaman modal dan pengembangan usaha di Banten. Berdasarkan data BKPMD Propinsi Banten, pada tahun 2003 rencana investasi PMA terbesar berasal dari Inggris (USD 60,61 juta) kemudian diikuti oleh Korea Selatan (USD 28,29 juta), Cina (USD 12,60 juta) dan Jepang (USD 6,22 juta), sebagian besar rencana investasi PMA ini diarahkan ke sektor industri karet, barang dari karet/ plastik (USD 13,08 juta), industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika (USD11,82 juta) dan industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (USD 11,72 juta). Banten memiliki wilayah yang cukup menjanjikan guna dikembangkan menjadi berbagai sektor industri, khususnya sektor pertanian (agroindustri). Sayangnya sektor pertanian ini kurang diminati, baik oleh investor lokal maupun asing. Tekad Pemda Banten dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan industri antara Banten Selatan dan Utara, utamanya di sektor pertanian, perlu ditindaklanjuti dan didukung seluruh elemen masyarakat agar terjadi keseimbangan investasi di dua wilayah ini. Tampak dari nilai investasi dan banyaknya proyek industri di Banten, hanya wilayah Tangerang, Serang, Cilegon dan Merak saja yang begitu diminati investor, sementara daerah selatan seperti wilayahLebak, dan Pandeglang masih memerlukan waktu cukup panjang untuk bisa bergerak sejajar dalam arus industrialisasi. Selain dari negara-negara industri maju, sesungguhnya Banten punya potensi untuk menarik investor asing dari negara-negara jiran (Malaysia, Brunai Darussalam) di Asia Tenggara dan juga dari negara-negara Islam di Timur-Tengah seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania dan lain-lain. Apalagi Banten sebagaimana halnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, majoritas penduduknya adalah muslim, sehingga lobby-lobby melalui organisasi OKI dan road-show kepada para calon investor disana sangat boleh jadi mampu menaikkan citra Banten sebagai daerah yang potensial untuk berinvestasi, khususnya dalam agroindustri dan bahan galian di Banten selatan yang masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Iklim Yang Kondusif
Hal yang paling utama dalam rangka menaikkan investasi, baik asing maupun domestik di propinsi ini tentu saja tidak cukup dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam tataran normatif. Aspek aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum, regulasi yang tidak tumpang tindih serta stabilitas keamanan merupakan hal yang paling diinginkan para investor, khususnya investor asing. Sebab tidak jarang banyak keluhan yang dikemukakan para investor tersebut adalah bahwa berbagai peraturan pusat dan daerah di bidang investasi hanya sampai tataran normatif belaka, dalam realisasinya masih timbul berbagai persoalan birokrasi yang membelit, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy). Sulitnya memberantas pelbagai pungutan ini tidak terlepas dari kurangnya pengawasan aparat terkait dalam setiap tahap menuju realisasi proyek hingga kontinuitasnya dan juga perilaku korup dari sejumlah oknum aparat, baik di tingkat pusat dan daerah. Pemotongan prosedur birokrasi tentu saja akan mengundang daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya khususnya di wilayah Banten. Konsep percepatan investasi melalui penggantian proses perizinan menjadi registrasi yang ditawarkan Pemerintahan SBY-Kalla hanya merupakan salahsatu solusi saja dari upaya meningkatkan arus investasi, baik asing maupun domestik. Masih banyak hal yang sesungguhnya perlu dibenahi, khususnya kesiapan infrastruktur di daerah, serta koodinasi diantara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga investor tidak lagi dibuat bingung dengan overlapping kebijakan dan munculnya berbagai pungutan yang akan menjadi beban signifikan dalam biaya produksi. Perlu pula dibenahi sistem perpajakan untuk investasi, insentif perpajakan investasi daerah juga perlu dilakukan untuk menarik minat investor tersebut. Intinya adalah penting memonitor faktor kelembagaan dalam menangani calon investor. Kelembagaan ini menyangkut pelayanan, kebijakan pemerintah daerah dan kepastian hukum. Apakah suatu perda itu business friendly, kualitas pelayanan baik, ada penegakan hukum, merupakan faktor penentu daya tarik investasi. Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Dari sisi peraturan yang diterbitkan pemda, tak jarang tumpang tindih dengan peraturan pusat. Karena itu, suatu daerah yang potensi alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha. Kondisi perburuhan yang kurang mendukung menjadi persoalan lain yang banyak dikeluhkan kalangan investor asing. Namun dalam memberikan izin investasi, hendaknya pemerintah, khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Pemerintah di daerah utamanya, harus punya posisi tawar (bargaining position) yang kuat terhadap para industriawan/investor khususnya asing , sehingga pekerja wajib diperlakukan sebagai assets, bukan hanya sekedar sumberdaya, sehingga pekerja wajib dipelihara dan dikembangkan menjadi produktif dalam menjamin kelangsungan usaha. Disatu pihak dibuat kemudahan dalam berinvestasi sehingga tercipta iklim yang kondusif, namun di pihak lain kesejahteraan pekerja harus ditingkatkan. Hal lain yang perlu difikirkan selain penyediaan infrastruktur seperti akses transportasi, listrik dan telekomunikasi, adalah faktor keamanan wilayah, utamanya tingkat kewaspadaan dan pengamanan dari kemungkinan bencana alam. Pasca bencana Tsunami Aceh, maka daerah seperti Banten selatan, yang konon agak rentan dengan bencana gempa bumi, perlu disiapkan koordinasi penanggulangan bencana yang lebih profesional,dengan meningkatkan kinerja teknis & aparat BMG daerah, kalau mungkin secepatnya diterapkan teknologi simtim peringatan dini ( early-warning system ) seperti di Jepang, sehingga kondisi darurat (force-majeur) semacam ini bisa cepat diantisipasi, paling tidak diminimalisir dampaknya, sehingga mampu lebih meyakinkan para calon investor untuk tidak ragu-ragu berinvestasi di wilayah yang menjanjikan ini.